Ketika Pengelolaan SMA ditarik ke Provinsi

Dalam upaya memperjelas pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kota/Kabupaten ke Provinsi, Komisi D DPRD Kota Bandung Rabu (31/8) menyambangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Endrizal Nazar, mempertanyakan kesiapan pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah oleh Provinsi baik secara regulasi, manajemen, dan pendanaan. Komisi D yang selama ini sering mendapatkan keluhan secara langsung dari warga masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana kewenangan DPRD Kota/Kabupaten dalam mengawasi pengelolaan pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Direktur Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pengambillihan kewenangan ini dilatarbelakangi keinginan untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan walaupun ada tantangan terkait dengan kesiapan pendanaan yang selama ini dibiayai oleh APBD Kota/Kabupaten menjadi dibiayai oleh APBD Provinsi. Memang pemerintah pusat akan mengalihkan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Kota/Kabupaten ke Provinsi namun sejauh mana dari alokasi yang dialihkan itu  mampu mendukung pembiayaan pendidikan gratis yang sudah diberlakukan di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia. Direktur Tenaga Kependidikan juga menjelaskan per 1 Oktober 2016 proses pengalihan sarana prasarana dan SDM sudah harus tuntas. Tanggal 1 Januari 2017 seluruh proses belajar mengajar termasuk penggajian guru sudah ditangani oleh Provinsi. Namun Kota dan Kabupaten masih bisa memberikan dukungan berupa program unggulan daerah masing-masing termasuk pembiayaan (beasiswa) bagi siswa miskin. Demikian juga DPRD Kabupaten/Kota masih bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

Posted in: KIPRAH