Ketika SKM Berubah Nama Menjadi SKTM

Adanya perubahan penggunaan Surat Keterangan Miskin (SKM) di masyarakat menjadi polemik tersendiri. SKM yang biasanya digunakan untuk pembebasan biaya kesehatan bagi warga miskin sudah tidak berlaku lagi. Hal ini membuat masyarakat kebingungan. Sosialisasi dari pemerintah terkait perubahan penggunaan SKM menjadi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dinilai kurang, bahkan terkesan tidak ada sosialisasi sama sekali. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dr. Achyani , Perubahan Nomenklatur SKM menjadi SKTM dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 185 Th. 2015. Hal ini disampaikan Achyani saat Rapat Kerja Komisi D bersama Dinkes, Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum (Kabag PU), Selasa (20/9). Dalam pemaparannya proses perubahan SKM menjadi SKTM melalui tiga tahap, yaitu: Pengesahan SKM, Penerbitan SKTM guna mendapat jaminan pelayanan kesehatan, serta Verifikasi dan Validasi data masyarakat miskin. Dinkes memberikan penekanan bahwa yang melakukan validasi data ialah pihak kelurahan, sehingga masyarakat tidak perlu mengurus sendiri SKTM-nya ke Dinsos melainkan Lurah yang akan melaksanakannya. Endrizal, selaku Wakil Ketua Komisi D, memberikan beberapa saran diantaranya:

1.      Pemberlakuan SKM diperpanjang karena sosialisasi penggantian SKM menjadi SKTM belum menyentuh masyarakat miskin bahkan ada kelurahan yang belum tahu.

2.      Mengkomunikasikan dengan pihak layanan kesehatan (klinik/rumah sakit) untuk tetap memberikan pelayanan jika ada masyarakat yang masih menggunakan SKM.

3.      Aparat kewilayahan meminta pihak rw proaktif mendata warga miskin yang ada di wilayahnya untuk dibuatkan SKTM atau membuat edaran agar warga tidak mampu segera mendaftarkan diri (tidak menunggu sakit baru membuat SKM).

4.      Kriteria kemiskinan tersedia sampai tingkat RW agar mudah diakses dan diketahui masyarakat.

5.      Meningkatkan pengawasan terhadap Rumah Sakit agar tidak ada lagi penolakan warga miskin oleh pihak rumah sakit serta masyarakat juga mendapatkan kejelasan lama antrian untuk mendapatkan rawat inap.

Read more »

Audiensi FHTAS

Endrizal Nazar dan Salmiah Rambe dari Fraksi PKS, Kamis (8/9) menerima kunjungan perwakilan Forum Honorer Tenaga Administrasi Sekolah (FHTAS) yang diwakili oleh Dedi (ketua) dan sekretaris. Disamping bersilaturahim mereka juga menyampaikan keluhan masih minimnya perhatian banyak pihak termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap Tenaga Honorer Administrasi Sekolah. Mereka yang sebelumnya ikut berjuang dengan guru honorer agar mendapat perhatian dalam bentuk insentif/bantuan dari APBD, kenyataannya tidak termasuk yang mendapatkan alokasi hibah seperti guru honorer yang sudah beberapa tahun terakhir mendapatkannya. Dari aspek beban dan waktu kerja mereka merasa lebih berat pekerjaannya dibandingkan dengan guru. Sebelumnya mereka sudah bersilaturahim ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Dalam audiensi tersebut Endrizal memberikan saran agar FHTAS lebih eksis dan optimal dalam memperjuangkan kepentingannya untuk mengajukan audiensi ke DPRD (Komisi D) seiring dengan penguatan kelembagaan dan melengkapi kepengurusan.

Read more »

Dibalik Layar PON

Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah Kota Bandung dan SKPD terkait. Pembukaan PON yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu (17/9) di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) merupakan salah satu rangkaian acara yang telah dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait. Selain pembukaan PON tersebut, acara lain yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat untuk turut memeriahkan PON ialah Welcome Party (15/9), Upacara Serah Terima Api PON (16/9), Kirab, Pembukaan Olimpiade Paralympic, dan Penutupan PON.
Kamis (8/9) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kota Bandung sebagai sekretaris Sub PB PON beserta Ketua KONI telah melaporkan beberapa persiapan rangkaian acara pada PON di Jabar kepada Komisi D DPRD Kota Bandung. Dalam laporannya disampaikan terkait persiapan 14 venue yang digunakan untuk pertandingan 28 cabang olahraga, persiapan GBLA dalam rangka Pembukaan dan Penutupan PON, serta Pembukaan Olimpiade Paralympic termasuk akses keluar masuk wilayah GBLA, dan beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan selama PON XIX 2016.
Harapan dari Sub BP PON kepada para atlet kota Bandung yang akan bertanding, tidak hanya kuantitas yang lebih banyak dari daerah-daerah lain tetapi juga kualitas yang lebih baik dari daerah lainnya terlebih lagi setelah mendapatkan pembinaan. Untuk mengikat atlet-atlet Kota Bandung agar tidak pindah mewakili daerah lain, Sub BP PON akan memberikan apresiasi dalam hal kesejahteraan para atlit berupa penghargaan (bonus) serta mengupayakan lapangan kerja. Selain itu akan diberikan pula bonus spontan untuk atlet yang mendapatkan medali.
Endrizal Nazar, selaku Wakil Ketua Komisi D meminta ketersediaan fasilitas transportasi untuk warga yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di beberapa venue yang sudah ditunjuk berupa shuttle bus. Hal ini disambut baik oleh pihak Sub BP PON dengan diturunkannya Shuttle Bus Lala-Lili yang akan mengantarkan warga masyarakat berkeliling ke venue-venue pertandingan di kota Bandung nonstop secara gratis. Selain itu Endrizal juga mempertanyakan kesiapan agar sukses administrasi (tidak ada kasus penyimpangan anggaran) kegiatan PON XIX 2016 yang ternyata sudah dilaksanakan MoU dengan Kejari tentang pengelolaan administrasi GBLA termasuk pendampingan oleh inspektorat dan pelaporan rutin (berkala). Sebagai penutup, Endrizal juga memberikan saran agar KONI memperhatikan kesiapan atlet untuk bertanding sehingga prestasi yang dicapai tidak sebatas perolehan medali tetapi juga pemecahan atau perbaikan rekor. Hal ini disetujui pula oleh ketua KONI dengan menargetkan PON prestasi dimana tidak hanya medali yang didapatkan tetapi pemecahan rekor.

Read more »

Ketika Pengelolaan SMA ditarik ke Provinsi

Dalam upaya memperjelas pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kota/Kabupaten ke Provinsi, Komisi D DPRD Kota Bandung Rabu (31/8) menyambangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Endrizal Nazar, mempertanyakan kesiapan pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah oleh Provinsi baik secara regulasi, manajemen, dan pendanaan. Komisi D yang selama ini sering mendapatkan keluhan secara langsung dari warga masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana kewenangan DPRD Kota/Kabupaten dalam mengawasi pengelolaan pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Direktur Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pengambillihan kewenangan ini dilatarbelakangi keinginan untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan walaupun ada tantangan terkait dengan kesiapan pendanaan yang selama ini dibiayai oleh APBD Kota/Kabupaten menjadi dibiayai oleh APBD Provinsi. Memang pemerintah pusat akan mengalihkan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Kota/Kabupaten ke Provinsi namun sejauh mana dari alokasi yang dialihkan itu  mampu mendukung pembiayaan pendidikan gratis yang sudah diberlakukan di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia. Direktur Tenaga Kependidikan juga menjelaskan per 1 Oktober 2016 proses pengalihan sarana prasarana dan SDM sudah harus tuntas. Tanggal 1 Januari 2017 seluruh proses belajar mengajar termasuk penggajian guru sudah ditangani oleh Provinsi. Namun Kota dan Kabupaten masih bisa memberikan dukungan berupa program unggulan daerah masing-masing termasuk pembiayaan (beasiswa) bagi siswa miskin. Demikian juga DPRD Kabupaten/Kota masih bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

Read more »

Madiun Tandang ke Bandung

Untuk mendapatkan informasi bagaimana Kota Bandung mengelola pembangunan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pendidikan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun berkunjung ke Komisi D DPRD Kota Bandung. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Endrizal Nazar, mengemuka pertanyaan seputar pembahasan SOTK dikaitkan dengan potensi wilayah, program pemkot Bandung untuk menyiapkan tenaga kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran, pelaksanaan hibah/bansos, program transmigrasi, pengawasan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dukungan pemkot untuk pendidikan non formal untuk pendidikan gratis, dana bagi hasil cukai tembakau dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada Selasa (6/9). Dalam paparannya Endrizal menjelaskan SOTK masih dalam pembahasan pansus dan berupaya mengakomodir permasalahan lokal agar bisa dikonversi untuk penentuan skor perangkat daerah. Upaya untuk menciptakan lowongan kerja dilakukan melalui pelatihan yang dikerjasamakan dengan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas KUKM Perindag, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pendidikan (Disdik). Kerjasama dengan pelaku usaha diharapkan bisa mengakomodir peserta pelatihan agar bisa bekerja dengan pelaku usaha tersebut disamping mereka juga didorong agar bisa berwirausaha. Pelatihan-pelatihan ini merupakan bagian dari program walikota untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru selama 5 tahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan Oded M Danial. Untuk mendukung pendidikan non formal secara struktural ada bidang Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) di Dinas Pendidikan. Melalui bidang ini pemkot bisa memberikan bantuan alat peraga bagi PAUD serta dukungan operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kota Bandung memang belum bisa memberikan pendidikan gratis sampai tingkat menengah (SMA/SMK) namun bagi siswa miskin (Rawan Melanjutkan Pendikan (RMP) ada beasiswa sehingga bisa dibebaskan dari pungutan sekolah baik negeri maupun swasta pemkot juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kesulitan melanjutkan pendidikan. Untuk PAD Endrizal menjelaskan sumber-sumber terbesar berasal dari pajak daerah seperti PBB, PBJU, Pajak Hotel dan Restoran.

Read more »

Bagaimanakah Kesiapan GBLA untuk PON?

Untuk mengecek persiapan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang akan dilaksanakan di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) 17 September mendatang, Kamis (1/9) anggota dewan dari komisi D datang langsung ke GOR tesebut. Disamping sebagai lokasi pembukaan dan penutupan, beberapa pertandingan juga dilaksanakan di GBLA. Dari panitia yang berada di lokasi, rombongan komisi D mendapakan informasi jadwal penyelesaian renovasi GBLA dan persiapan acara pembukaan masih sesuai rencana sehingga bisa selesai sebelum penyelenggaraan PON. Pada saat kunjungan ini rombongan komisi D yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Endrizal Nazar ditemui oleh Taufik dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung beserta panitia dari PB PON. Dalam kesempatan itu Endrizal menanyakan bagaimana kesiapan infrastrukturnya, sebagai contoh kursi vip yang belum terpasang. Menurut Taufik, sejauh ini pengerjaan masih on the track sehingga akan bisa selesai tepat waktu. Hal yang sangat disayangkan sampai saat kunjungan tersebut belum ada kesepakatan tertulis antara Dipora sebagai pengelola GBLA dengan PB PON tentang perawatan sarana GBLA pasca digunakan sebagai arena PON. Tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit agar sarana yang rusak bisa kembali digunakan. Untuk kejelasannya komisi D berencana mengundang PB PON dan Dispora dalam waktu dekat ke Komisi D.

Read more »