Ekspose RSUD dan RSKGM

Giliran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut (RSKGM) yang melaksanakan ekspose bersama Komisi D. Pada sesi pertama diberikan kesempatan kepada RSUD terlebih dahulu. Realisasi Belanja APBD tahun 2017 dengan total sebesar 90.85% dimana Belanja Langsung sebesar 83% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 99.6%. Untuk Rencana dan Program Kegiatan tahun 2018, program yang bertambah ialah program peningkatan disiplin aparatur dan program peningkatan pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah.

Dilanjutkan pada sesi kedua oleh RSKGM. Dalam Evaluasi Realisasi Program Kerja 2017, secara garis besar capaian sudah diatas 50% untuk semua program, meski belum ada yang mencapai 100%. Program yang berhasil mencapai prosentase terbesar ialah program peningkatan disiplin aparatur, sementara program yang capaian prosentasenya terkecil ialah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, program yang bertambah ialah program peningkatan pelayanan kesehatan.

Read more »

Akankan ada Lojek di 2018

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)  mengajukan tambahan program dalam Rencana Kerja tahun 2018, salah satu contohnya ialah program magang dengan pabrik Toyota di Jepang. Selain itu untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja, penganggur tidak produktif diberikan pekerjaan padat karya dengan insentif sebesar Rp 50,000 yaitu membersihkan gorong-gorong dari pukul 08.00 - 16.00. Tidak hanya itu, aplikasi ojek pun akan ditambahkan dalam playstore dengan nama Lojek (Local Ojek). Aplikasi ini terdiri dari hardware, sistem dan manual. Tiga aplikasi ini mengcover seluruh tukang ojek pangkalan se-Kota Bandung. Untuk penganggaran, pangkalan ojek akan diberikan kepada investor sementara anggaran pada server ada kekhawatiran ditolak. Sistem pangkalan ojek seperti retail mart-mart. Penggunaan kartu tempel ke operator di tiap pangkalan ojek karena tidak memungkinkan diberi smartphone semua.

Read more »

Ekspose UHC Bersama Rumah Sakit se-Kota Bandung

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi D bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS serta Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) pada hari Selasa (16/1) untuk mengundang seluruh Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit se-Kota Bandung demi berjalannya program Universal Health Coverage (UHC) maka hari Kamis (18/1) dikumpulkanlah seluruh Dirut Rumah Sakit se-Kota Bandung di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung. Dalam acara tersebut tidak hanya pihak BPJS dan Dinkes saja yang hadir, melainkan juga Dinsosnangkis serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Selain memberikan arahan kepada seluruh Dirut Rumah Sakit agar tidak terjadi lagi Rumah Sakit yang menolak pasien apalagi sampai menelantarkan pasien, seperti yang ditekankan oleh Endrizal Nazar.

Dinkes menegaskan kembali bahwa UHC sudah dilaunching sejak 29 Desember 2017 (meski baru 95%) dan seharusnya sudah berjalan per 1 Januari 2018. MoU UHC dengan Walikota sendiri sudah dilaksanakan sejak tanggal 20 Desember 2017, dimana sebanyak 123.000 peserta sudah terdaftar. Untuk proseduralnya, jika pasien belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) boleh menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja langsung di Rumah Sakit. Kartu bisa segera dicetak dalam bentuk pdf, berlaku mulai Senin (22/1). Ini kalau sudah ada daftarnya. Kalau belum, mengisi google form terlebih dahulu setelah itu baru dicetak. Sehingga pasien tidak perlu bolak-balik antara Rumah Sakit dan SKPD terkait. Sementara untuk yang sehat bisa mendaftar dulu di Kelurahan, baru didata pada anggaran berikutnya. Sebagai tambahan, jika di lapangan ruangan kelas 3 penuh bisa pindah ke kelas 2 atau bahkan ke kelas 1. Pindah di sini bukan naik kelas, hanya pindah saja karena tidak adanya ruangan yang mencukupi, untuk fasilitas tetap fasilitas kelas 3. 

Read more »

Kampung Posyandu dan Taman Anak agar Warga Bahagia

Rapat Kerja Komisi D bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dilaksanakan pada hari Kamis (18/1). Rapat yang dipimpin oleh Endrizal Nazar membahas mengenai evaluasi realisasi serta rencana kerja anggaran Dinas tersebut. Program-program di tahun 2018 diantaranya ialah sebagai berikut:

-          Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan

-          Program perlindungan dan pemenuhan hak anak

-          Program peningkatan layanan bagi lansia

-          Program pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi

-          Program pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat

Sebagai contoh pada program perlindungan dan pemenuhan hak anak, DP3APM akan membuat Taman Anak setiap hari Minggu Pagi di Sekeloa. Taman Anak ini juga direncanakan untuk menjadi Destinasi Wisata bagi para wisatawan. Selain dibuatnya Taman Anak, Sekeloa juga akan dijadikan Kampung Posyandu. Mengenai Posyandu, di Bandung sendiri terdapat 1.978 Posyandu yang terdiri atas 546 madya, 1.001 purnama, dan 431 mandiri. Sementara kader Posyandu, terdiri dari 16.349 kader aktif dan 12.218 kader terlatih sedangkan jumlah total kader sebanyak 54.053 dimana setiap 30 orang ditempatkan dalam 1 Posyandu. Untuk revitalisasi Posyandu sudah disediakan dana khusus per kecamatan. Endrizal berpesan agar program yang sudah dibuat tidak menjadi program duplikasi dan setiap peran juga memiliki porsi yang seimbang.

Read more »