Secercah Harapan Untuk Kaum Disabilitas

Rabu pagi (11/4) perwakilan kaum disabilitas mendatangi gedung DPRD, mereka ingin beraudiensi dengan para wakil rakyatnya. Menceritakan bagaimana sulitnya menjadi penyandang disabilitas untuk beraktifitas, mobilitas tanpa bantuan pendamping. Bahkan mengeluhkan tentang pandangan masyarakat yang tidak memberi kesempatan lebih untuk kaum disabilitas mengejar impian mereka.
Komisi D yang saat itu hanya diwakili oleh Endrizal Nazar dan Salmiah Rambe yang notabene berasal dari Fraksi PKS serta seorang Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Golkar mau mendengarkan keluh kesah mereka. Bahkan mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dari mulai Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) dan Bagian Kesra. Disdik yang sudah memulai dengan Peraturan Daerah (Perda) pelayanan pendidikan inklusi di semua jenjang baik formal maupun non formal. Disusul dengan Disnaker yang juga memberi kuota untuk kaum disabilitas. Serta SKPD lainnya yang bersiap untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas sesuai dengan UU No. 26 tahun 2009. Endrizal mengapresiasi pemerintah Kota yang sudah terlebih dahulu memikirkan kesejahteraan untuk kaum disabilitas, tinggal segera mengimplementasikan UU tersebut dalam perumusan naskah akademik. Endrizal juga menekankan agar seluruh SKPD ikut merumuskan dengan serius.

Read more »

KONI Tersandung PORDA

Permasalahan pemeriksaan laporan keuangan dengan KONI sebagai sample dilakukan setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski untuk tahun ini BPK meminta detail per Cabang Olahraga (Cabor). Audit BPK dilaksanakan paling lambat akhir maret akan tetapi KONI belum meminta pencairan ke BPKA sehingga anggaran untuk KONI belum cair. Syarat-syarat sudah terpenuhi tinggal menunggu pencairan. Pencairan anggaran untuk pelaksanaan PORDA. Keterlambatan pencairan ini berakibat pada minimnya persiapan KONI Kota Bandung untuk PORDA. Endrizal Nazar berharap permasalahan ini segera diselesaikan dan himbauan kepada KONI untuk melakukan audit sendiri.

Read more »

UHC Oh UHC

Permasalahan Universal Health Coverage (UHC) yang berbelit antara BPJS dengan Rumah Sakit terutama pasien yang menunggak, membuat Komisi D mengambil tindakan dengan mengadakan Rapat Kerja yang mengundang perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Murwoto beserta Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, BPJS Jawa Barat, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait serta Direktur Utama Rumah Sakit se-Kota Bandung. 95% warga sudah didaftarkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan persyaratan KTP + KK, otomatis menjadi peserta UHC. Faktanya penolakan tetap terjadi di Rumah Sakit karena ruangan penuh, padahal seharusnya Rumah Sakit langsung mencarikan Rumah Sakit baru sehingga pasien tetap dilayani dengan baik. Sementara BPJS memberikan pemaparan bahwa 95% dari penduduk sudah UHC per 1 Januari 2019 dengan prinsip gotong royong atau CSR dengan perusahaan-perusahaan. Menurut Murwoto, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 anggaran untuk UHC sebesar 10 - 30% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Database juga harus valid (by name, by address) sehingga anggarannya terukur dan tidak berat di utang serta fokus pada masyarakat miskin. Untuk database kriteria persyaratan harus jelas. Dasar hukumnya harus jelas. Bisa juga dengan penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) atau Hibah. Untuk permasalahan UHC secara global, dasar hukum menjadi pernyataan. Dimana SOP, mekanisme, prosedurnya, anggaran tercantum di dalamnya. Sebagai contoh diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal). Regulasi BPJS juga perlu diperbaiki terutama permasalahan yang menunggak sehingga jalan keluar untuk permasalahan UHC kali ini sebelum ada Perwal mengenai UHC, SKTM masih tetap berlaku.

Read more »