15.21
EN
Di acara Talkshow Radio Lita FM 28 februari 2017, Ir. Endrizal Nazar dari komisi D dan Mia Rusmiasari sekertaris dinas pendidikan kota Bandung, hadir guna memberikan kepada khalayak tentang kondisi pendidikan saat ini. Terkait seberapa besar perubahan dan banyaknya istilah-istilah yang muncul di ranah pendidikan.
“Niat pemerintah untuk selalu melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan akan selalu berdampak pada masalah-masalah yang pada prosesnya selalu muncul permasalahan, oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat merumuskan sistem yang bisa memberikan keseimbangan sehingga dapat mengantisipasi problematika yg timbul”, demikian ungkap Enrizal.
Sejalan dengan prioritas anggaran provinsi yang meletakkan pendidikan di urutan pertama, kota Bandung terus mengupayakan pendidikan agar dapat diselenggarakan semurah mungkin. Akan tetapi pada kenyataannya tetap saja ada keluhan dari masyarakat yang pada pelaksanaannya masih dianggap mahal.
Dalam hal ini Mia Rusmiasari menjelaskan, “ Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Jadi, ketika bicara biaya akan terasa maha,l padahal kalau melihat jauh ke depan tentang hasil yang didapat tentunya tak seperti makan cabe rawit langsung berasa pedas. Oleh karenanya pemerintah sangat mengapresiasi kebijakan yang didukung legislatif, terkait biaya sekolah yang diperuntukkan untuk siswa yang rawan dalam kelanjutan sekolahnya maka menjadi prioritas. Bukan hanya biaya operasional akan tetapi termasuk biaya personal”.
“Pemerintah kota Bandung itu sendiri memiliki target lama pendidikan di kisaran 11,6%, sementara saat ini anak-anak di kota Bandung bersekolah selama 11 tahun. Hal ini membuat kota Bandung untuk mengejar kekurangan angka 0,6%“. Demikian Mia Rusmiati menambahkan.
Berbeda dengan sekolah Negeri yang biaya operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta harus berjibaku mencari dana operasional yang pada gilirannya orangtua juga yang menanggungnya. Oleh karena itu, 3 komponen biaya swasta menjadi perhatian eksekutif dan legislatif. Tiga komponen yang dimaksud adalah, Biaya bantuan operasional sekolah (BOS), biaya investasi yang diberikan sekali dalam setahun dan biaya personal siswa.
Menyikapi fakta yang ada terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Endrizal mengatakan “Harus ada data update yang dilakukan pemerintah pusat, karena data kemisikinan yang ada sangat rendah. Hal ini berdampak pada pemerintah daerah sehingga harus mengcover yang tidak terdaftar di pemerintah pusat”.
