Harap Bersabar Ini Ujian

Kini giliran siswa SMP yang mengikuti UNBK. Meski pelaksanaan UNBK baru dilaksanakan dalam waktu 2 hari, namun evaluasi sudah banyak berdatangan dari pihak-pihak terkait. Hal itu disampaikan pada siaran langsung inews Jabar di inews TV, Rabu (3/5).

Pelaksanaan UNBK tingkat SMP kali ini diikuti oleh 214 sekolah, 111 sekolah mandiri dan 113 sekolah menumpang. Hanya 24 sekolah yang belum melaksanakan UNBK. Demikian yang dipaparkan Bambang, Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung.

UNBK pertama kali dicanangkan pada tahun 2014 dan terjadi peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas dari tahun ke tahun. Apalagi dengan dipermudahnya UNBK, jumlah sekolah yang mendaftar pun membludak. Hal itulah yang diamati oleh Irianto, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung.

Sementara Endrizal selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, menangkap beberapa kendala UNBK; dari mulai persiapan yang belum matang sehingga ada sekolah yang meminjam kepada orang tua, sampai beban psikologis yang ditanggung siswa.

Di lapangan sendiri, Irianto menemukan ada sekolah yang jaringan listriknya tidak kuat sampai terbakar. Meski hal ini cepat diatasi setelah petugas PLN menanganinya. Selain itu ditemukannya pungutan sebesar Rp 10,000 meskipun sekolah tersebut menumpang. Inilah yang akhirnya menjadi beban orangtua, selain tentunya beban psikologis yang ditanggung siswa. Sehingga Irianto menegaskan agar kementerian melakukan revisi peraturan pemerintah, kalau memang belum siap jangan dipaksakan. Jangan seperti uji coba kurikulum.

Problem lain yang ditangkap oleh Endrizal ialah dengan adanya UNBK akan terjadi kesulitan menemukan substansi apa yang diujikan serta kesulitan dalam mentransformasikan jawaban ke komputer. Sehingga Endrizal memberikan saran agar UNBK ke depannya diperiksa infrastrukturnya terlebih dahulu secara bertahap tapi signifikan, baik kesiapan orangtua dan siswa maupun keterlibatan sekolah. Karena tidak hanya beban psikologis saja, ada faktor lain seperti kelelahan menatap layar. Beberapa orangtua siswa pun sampai ada yang membuat forum orangtua dan ingin melaksanakan demonstrasi agar tidak dilaksanakan UNBK karena anak-anaknya menjadi stres. Selain itu kasus insidental seperti komputer yang ngehang atau aplikasi yang secara tidak sengaja terlogout sebagai penentu hasil merupakan kendala-kendala teknis yang harus ditangani oleh penyelenggara.

Dinas Pendidikan memberikan sanggahan bahwa tidak ada paksaan yang penting berbasiskan kejujuran, lagipula Bandung merupakan pionir pembelajaran online. Beberapa sekolah saja sebagai latihan pra UNBKnya sudah melaksanakan try out/ujian dalam jaringan. Untuk pelaksanaan di hari H pun sudah dipersiapkan 100 help desk (tim IT), pemantauan bahkan sudah dilakukan setiap harinya dengan 25 orang per wilayah. Sosialisasi juga sudah dilakukan jauh-jauh hari ke orangtua siswa. Dinas Pendidikan pun akan melaksanakan langsung sidak ke lapangan apabila terjadi masalah.

Secara keseluruhan masing-masing pihak sangat mendukung dilaksanakannya UNBK, hanya untuk persiapan di tahun 2018 harus dilaksanakan verifikasi sehingga lebih selektif lagi. Terlebih lagi UNBK ini meminimalisir terjadinya kecurangan.

Read more »

Beginilah Realita Pendidikan Kita

Sebuah Catatan di Hari Pendidikan Nasional

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang biasa diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi sebuah refleksi bagi kalangan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bahwa pendidikan harus terus berkembang. Sehingga Hardiknas tidak hanya menjadi sebuah seremoni, dimana upacara menjadi kegiatan wajibnya tanpa ada perubahan atau makna apapun yang didapatkan. Terlebih lagi ketika berkaca pada pendidikan di Indonesia.

Sebagai contoh, Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang sedang berlangsung pada pekan ini. Apakah UN SMP akan mengulang kembali sejarah UN SMA? Dimana ketidakjujuran menjadi hal yang sudah sangat biasa.

Mengenai hal ini Endrizal Nazar memberikan catatan:

Dengan adanya ketidakjujuran saat UN, berarti pendidikan karakter belum sepenuhnya berhasil dan kalau dilihat dari muatan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek kognitif daripada afektif. Apalagi pendidikan agama yang hanya 2 jam pelajaran per pekan dalam bentuk hafalan dan pengetahuan semata, kurang aspek penghayatan dan pengalaman. Walaupun sebenarnya hal ini agak terbantu dengan kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) yang lebih mengajak siswa menyadari keislamannya dan latihan beramal. Sayangnya yang mengikuti Rohis hanya sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan siswa. Terlebih dengan kebijakan UN yang menekankan pada nilai capaian kuantitatif menyebabkan siswa berlomba untuk mencapai nilai terbaik walaupun terkadang dengan jalan yang tidak baik.

Endrizal juga menambahkan:

Hal tersebut tidak bisa diatasi dengan kebijakan revolusi mental. Karena yang namanya revolusi bersifat cepat dan seketika, sementara pembentukan karakter membutuhkan waktu yang panjang, dari sejak kelahiran hingga mereka berusia dewasa. Itu pun tidak hanya membutuhkan peran serta sekolah, tetapi juga membutuhan peran serta keluarga dan masyarakat.

Read more »

Tak Seperti Makan Cabe Rawit

Banyaknya masalah dunia pendidikan Indonesia khususnya di kota bandung, mulai dari penerimaan peserta didik baru, ujian nasional, hingga kurikulum 2013. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD kota khususnya komisi D yang membidangi pendidikan.
Di acara Talkshow Radio Lita FM 28 februari 2017, Ir. Endrizal Nazar dari komisi D dan Mia Rusmiasari sekertaris dinas pendidikan kota Bandung, hadir guna memberikan kepada khalayak tentang kondisi pendidikan saat ini. Terkait seberapa besar perubahan dan banyaknya istilah-istilah yang muncul di ranah pendidikan.

“Niat pemerintah untuk selalu melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan akan selalu berdampak pada masalah-masalah yang pada prosesnya selalu muncul permasalahan, oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat merumuskan sistem yang bisa memberikan keseimbangan sehingga dapat mengantisipasi problematika yg timbul”, demikian ungkap Enrizal.

Sejalan dengan prioritas anggaran provinsi yang meletakkan pendidikan di urutan pertama, kota Bandung terus mengupayakan pendidikan agar dapat diselenggarakan semurah mungkin. Akan tetapi pada kenyataannya tetap saja ada keluhan dari masyarakat yang pada pelaksanaannya masih dianggap mahal.
Dalam hal ini Mia Rusmiasari menjelaskan, “ Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Jadi, ketika bicara biaya akan terasa maha,l padahal kalau melihat jauh ke depan tentang hasil yang didapat tentunya tak seperti makan cabe rawit langsung berasa pedas. Oleh karenanya pemerintah sangat mengapresiasi kebijakan yang didukung legislatif, terkait biaya sekolah yang diperuntukkan untuk siswa yang rawan dalam kelanjutan sekolahnya maka menjadi prioritas. Bukan hanya biaya operasional akan tetapi termasuk biaya personal”.
“Pemerintah kota Bandung itu sendiri memiliki target lama pendidikan di kisaran 11,6%, sementara saat ini anak-anak di kota Bandung bersekolah selama 11 tahun. Hal ini membuat kota Bandung untuk mengejar kekurangan angka 0,6%“. Demikian Mia Rusmiati menambahkan.

Berbeda dengan sekolah Negeri yang biaya operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta harus berjibaku mencari dana operasional yang pada gilirannya orangtua juga yang menanggungnya. Oleh karena itu, 3 komponen biaya swasta menjadi perhatian eksekutif dan legislatif. Tiga komponen yang dimaksud adalah, Biaya bantuan operasional sekolah (BOS), biaya investasi yang diberikan sekali dalam setahun dan biaya personal siswa.
Menyikapi fakta yang ada terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Endrizal mengatakan “Harus ada data update yang dilakukan pemerintah pusat, karena data kemisikinan yang ada sangat rendah. Hal ini berdampak pada pemerintah daerah sehingga harus mengcover yang tidak terdaftar di pemerintah pusat”.

Read more »

RSKGM Akan Buka Siang

Pada hari Selasa (31/1) dilaksanakan ekspose oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM). Ekspose ini membahas evaluasi program tahun 2016, rencana kerja dan anggaran tahun 2017. Selain itu dibahas juga mengenai program apa saja yang akan menjadi prioritas di tahun 2017. Sementara untuk anggaran RSKGM mengalami kenaikan sebesar 4,41% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Untuk kunjungan pasien yang membludak diperkirakan karena adanya perubahan posisi plang nama yang awalnya diatas gedung menjadi di pagar bawah. Solusi dari kunjungan yang membludak ini RSKGM akan membuka layanan pada siang hari.

Dari ekspose tersebut Wakil Ketua Komisi D, Endrizal Nazar mempertanyakan target pasien BPJS serta realisasinya, dampak dari rencana perubahan RSKGM dari BLUD (badan layanan umum daerah) menjadi UPT (unit pelaksana teknis), serta solusi atas terbatasnya tempat parkir dan antrian yang membludak tersebut. Endrizal menyarankan RSKGM menjalin kerjasama dg institusi/usaha yang berada disekitar RSKGM yang lahan parkirnya belum/tidak penuh.

Read more »

Dispora dalam Sorotan

Pada hari Senin (25/1) dilaksanakan ekspose oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Ekspose ini menyampaikan komposisi SOTK (Struktur Organisasi Tata Kota) yang baru, laporan evaluasi program tahun 2016, dan rencana program tahun 2017. Dalam ekspose tersebut Wakil Ketua Komisi D, Endrizal Nazar meminta dinas juga memberikan gambaran capaian kinerja program bukan hanya penyerapan anggaran serta korelasinya dengan rpjmd (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Endrizal berharap kepala dinas dalam pengalokasian anggaran bagi bidang-bidang berpedoman pada capaian kinerja dari setiap bidang tahun sebelumnya. Dengan cara ini diharapkan setiap bidang bisa meningkatkan kinerjanya karena sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran yg mereka dapatkan.

Read more »

Bagaimana Nasib Kami?

Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Bandung bisa terwujud di bulan Januari 2017 merupakan harapan yang ditunggu oleh buruh. Untuk mendapatkan jawaban dari harapan yang telah disampaikan pada pertemuan tanggal 28 November 2016, Serikat Buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit dan juga anggota dewan pengupahan mendatangi kembali Komisi D DPRD pada tanggal 23 Januari 2017. Perwakilan buruh meminta agar segera diadakan rapat dewan pengupahan dengan skedule yang jelas.

Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja yang sekaligus Ketua Dewan Pengupahan memang baru saja dilantik sehingga menyebabkan banyak agenda yang tertunda, salah satunya rapat Dewan Pengupahan yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017. Asep Cucu yang menggantikan Tono Rusdiantono sebagai kadis baru melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pada tanggal 10 Januari 2017. Asep Cucu menegaskan akan menyelesaikan permasalahan UMSK ini dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sesuai dengan amanah Kadis sebelumnya. Meskipun beliau masih mempelajari dan menyusun beberapa hal terkait dengan tugas barunya, beliau akan mencoba mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan asosiasi/ pengusaha sebelum diadakannya rapat Dewan Pengupahan karena ingin pertemuan Dewan Pengupahan yang juga melibatkan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha berjalan lancar

Komisi D menegaskan, pimpinan DPRD berdasarkan nota komisi D sudah membuat surat kepada Walikota agar segera membuat rekomendasi UMSK ke gubernur 2 Desember yang lalu. Endrizal Nazar sebagai pimpinan rapat melihat ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Pertama keterlambatan surat sampai di tu walikota (tanggal 8 desember) padahal masih dalam 1 kota yang mengindikasikan keterlambatan bisa juga terjadi dalam proses berikutnya sebelum sampai ke Disnaker. Kedua, sebagai sebuah organisasi kerja harusnya pergantian pejabat tidak menyebabkan sebuah tugas terbengkalai karena ada mekanisme yang mengatur pendelegasiannya. Untuk itu Endrizal meminta agar permasalahan ini rampung paling telat tanggal 23 Februari 2017 sehingga hak pekerja segera ditunaikan.

Read more »

Ternyata Ini Hanyalah Sebuah Kesalahpahaman

Setelah komisi D menerima laporan dari beberapa orang tua siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) anaknya dipermasalahkan, baik yang ditagih pembayaran maupun tidak terdata sebagai siswa RMP, Senin (16/1) Komisi D memanggil beberapa kepala sekolah swasta, diantaranya SMK Merdeka, SMK Nasional dan SMK Kencana serta Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, ditemukanlah akar permasalahan berupa kesalahpahaman pihak kepala sekolah yang kebingungan dengan jalur RMP dan SKTM sehingga siswa mendapat perlakuan yang berbeda, dimana jalur RMP yang datanya didapat dari disdik dibebaskan dari biaya pendidikan sementara jalur SKTM masih ditagih bayaran. Hal ini dikarenakan pihak sekolah swasta merasa hanya sekolah negeri yang bebas biaya.

Menurut Endrizal Nazar, selaku Wakil Ketua Komisi D, keberadaan siswa RMP yang sudah terdata dan siswa pembawa SKTM mirip dengan keberadaan warga yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan SKTM di dinas kesehatan. Mengingat keberadaan SKTM merupakan produk resmi Pemkot seharusnya tidak ada keraguan pihak sekolah untuk membebaskan siswa yang memilikinya (sktm) dari berbagai pungutan. Kedepan Endrizal berharapan kalau ada siswa yg membawa/memiliki sktm maka tagihan langsung ditujukan ke disdik bukan kepada siswa agar siswa tidak terbebani secara psikologis dengan pungutan tersebut. Kalau ada kendala di disdik, DPRD siap memfasilitasi keluhan sekolah. Selain itu Endrizal juga meminta agar Dinas Pendidikan mengkaji kembali besaran anggaran pengganti tersebut minimal sebesar standar pelayanan minimal untuk terselenggaranya proses belajar mengajar bagi siswa yang bersangkutan. Demikian juga perlu dibicarakan antisipasi keterlambatan pencairan bantuan siswa RMP ini agar proses belajar tidak terhambat.

Read more »